KETIKA KEBOHONGAN PUNYA NAMA YANG BERBEDA
KETIKA KEBOHONGAN PUNYA NAMA YANG BERBEDA
Jika rakyat berbohong disebut kejahatan. Jika kekuasaan berbohong, mengapa sering kali disebut politik?
Ada sebuah kalimat sinis yang terdengar seperti lelucon:
“Jika kita berbohong kepada pemerintah, itu adalah kejahatan. Jika mereka berbohong kepada kita, itu politik.”
Lucu?
Sedikit.
Pahit?
Jelas.
Dan justru karena itulah kalimat ini menarik untuk direnungkan.
Sebab humor yang paling mengganggu bukanlah humor yang membuat kita tertawa terbahak-bahak.
Melainkan humor yang membuat kita tertawa sebentar...
lalu bertanya dalam hati:
“Jangan-jangan memang begini kenyataannya?”
KETIKA RAKYAT SALAH MENGISI SATU KOLOM
Bayangkan seorang warga biasa mengisi sebuah formulir.
Ia salah menuliskan data.
Mungkin karena lupa.
Mungkin karena tidak memahami prosedur.
Mungkin karena terburu-buru.
Tetapi sistem tidak selalu mengenal konteks manusia.
Ada aturan.
Ada prosedur.
Ada pemeriksaan.
Ada sanksi.
Jika terbukti sengaja memalsukan informasi, tentu ada konsekuensi hukum yang memang harus dipertanggungjawabkan.
Sebab negara membutuhkan kejujuran dari warganya.
Kita semua memahami itu.
Masyarakat tidak akan berjalan jika kebohongan dianggap biasa.
Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang jauh lebih besar:
Apakah standar kejujuran yang sama juga berlaku kepada mereka yang memegang kekuasaan?
KETIKA JANJI BERPINDAH DARI KERTAS KE PODIUM
Sekarang bayangkan seorang pejabat berdiri di atas panggung.
Mikrofon tersedia.
Kamera menyala.
Bendera berkibar.
Janji-janji disampaikan dengan penuh keyakinan.
Pembangunan akan selesai.
Pelayanan akan membaik.
Kesejahteraan akan meningkat.
Korupsi akan diberantas.
Lapangan pekerjaan akan terbuka.
Rakyat akan semakin sejahtera.
Semua terdengar indah.
Tetapi waktu berjalan.
Sebagian janji tidak terlaksana.
Sebagian target meleset.
Sebagian pernyataan ternyata tidak sesuai kenyataan.
Lalu apa yang terjadi?
Sering kali tidak ada pengadilan.
Tidak ada borgol.
Tidak ada sirene.
Yang muncul justru:
pernyataan baru.
Penjelasan baru.
Narasi baru.
Target baru.
Slogan baru.
Dan entah bagaimana...
kita kembali mendengarkannya.
Di sinilah humor tadi mulai terasa tidak lucu.
MASALAHNYA BUKAN SEKADAR BOHONG
Kita perlu berhati-hati dengan satu hal.
Tidak setiap janji yang tidak terpenuhi otomatis merupakan kebohongan.
Ada perbedaan antara berbohong, salah menghitung, gagal mencapai target, dan berubah karena keadaan yang memang tidak dapat diprediksi.
Pemerintahan adalah pekerjaan yang kompleks.
Kebijakan bisa gagal.
Program bisa meleset.
Situasi bisa berubah.
Dan seorang pemimpin tentu tidak mungkin mengendalikan seluruh keadaan.
Tetapi justru karena itu, kejujuran menjadi semakin penting.
Jika sebuah kebijakan gagal, katakan gagal.
Jika target belum tercapai, katakan belum tercapai.
Jika keputusan ternyata keliru, berani mengatakan keliru.
Jika ada keterbatasan, jelaskan keterbatasannya.
Sebab rakyat sebenarnya tidak selalu membutuhkan pemimpin yang tidak pernah salah.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang tidak takut mengatakan yang sebenarnya.
KETIKA KEBOHONGAN MENDAPAT NAMA YANG LEBIH INDAH
Mungkin salah satu hal paling menarik dalam politik adalah bagaimana bahasa dapat mengubah cara kita melihat kenyataan.
Kebohongan bisa disebut:
“strategi komunikasi.”
Pembelaan diri bisa disebut:
“klarifikasi.”
Pencitraan bisa disebut:
“komunikasi publik.”
Janji yang belum terlaksana bisa disebut:
“target jangka panjang.”
Perubahan sikap bisa disebut:
“dinamika politik.”
Tentu tidak semua istilah tersebut buruk.
Semua bisa memiliki makna yang sah dalam konteks tertentu.
Tetapi bahasa juga bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang buruk terdengar lebih nyaman.
Dan di situlah kita perlu waspada.
Karena terkadang...
yang berubah bukan kenyataannya, melainkan nama yang diberikan kepada kenyataan itu.
YANG PALING BERBAHAYA BUKAN KETIKA PEMIMPIN BERBOHONG
Yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat terbiasa dengan kebohongan.
Awalnya kita marah.
Lalu kita kecewa.
Kemudian kita membuat meme.
Setelah itu kita tertawa.
Besok kita lupa.
Minggu depan muncul pernyataan baru.
Kita kembali membicarakannya.
Begitulah sesuatu yang seharusnya dianggap serius perlahan menjadi biasa.
Dan ketika masyarakat sudah terbiasa...
kebohongan tidak lagi terasa sebagai penyimpangan.
Ia menjadi bagian dari pemandangan.
Seperti lubang di jalan yang sudah terlalu lama ada sampai akhirnya kita hafal cara menghindarinya.
KETIKA RAKYAT HANYA DIMINTA PERCAYA
Kekuasaan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki rakyat biasa:
akses terhadap informasi, institusi, sumber daya, dan panggung komunikasi.
Karena itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak pernah sepenuhnya seimbang.
Ketika seorang warga berbicara, mungkin hanya beberapa orang yang mendengar.
Ketika pemerintah berbicara, seluruh mesin komunikasi bisa bekerja.
Pernyataan resmi muncul.
Media memberitakan.
Akun resmi membagikan.
Pendukung mengulang.
Algoritma memperluas.
Sebuah narasi bisa berubah menjadi sesuatu yang dianggap benar hanya karena diulang berkali-kali.
Maka masyarakat membutuhkan satu kemampuan yang semakin penting:
kemampuan untuk berpikir kritis.
Bukan untuk selalu curiga.
Tetapi untuk tidak mudah percaya hanya karena sesuatu dikatakan oleh orang yang memiliki jabatan.
DEMOKRASI MEMBUTUHKAN WARGA YANG TIDAK MUDAH TERPESONA
Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin.
Demokrasi juga tentang mengawasi mereka setelah terpilih.
Bukan dengan kebencian.
Bukan dengan fitnah.
Bukan dengan menyebarkan informasi yang belum terbukti.
Tetapi dengan pertanyaan yang sehat:
Apa buktinya?
Apa datanya?
Apakah janjinya sudah terpenuhi?
Apa dampaknya bagi masyarakat?
Siapa yang diuntungkan?
Siapa yang menanggung akibatnya?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan bentuk permusuhan.
Justru sebaliknya.
Masyarakat yang kritis adalah bagian dari mekanisme kesehatan kekuasaan.
Sebab kekuasaan yang tidak pernah ditanya...
lama-lama bisa mengira dirinya tidak pernah salah.
DAN RAKYAT JUGA HARUS BERKACA
Namun tulisan ini tidak seharusnya berhenti pada pemerintah.
Karena kita juga perlu jujur kepada diri sendiri.
Kita sering mengutuk kebohongan ketika dilakukan orang lain...
tetapi memakluminya ketika dilakukan oleh kelompok yang kita sukai.
Ketika lawan politik berbohong:
“Ini bukti mereka tidak bermoral!”
Ketika orang yang kita dukung melakukan hal serupa:
“Pasti ada alasannya.”
Nah.
Di situlah masalahnya.
Kalau kita benar-benar ingin masyarakat yang jujur, maka kejujuran tidak boleh bergantung pada warna politik.
Salah tetap salah.
Benar tetap benar.
Siapa pun yang melakukannya.
KEJUJURAN TIDAK BOLEH PUNYA PARTAI
Ini mungkin bagian paling penting.
Kita tidak boleh membangun moral dengan prinsip:
“Kalau mereka melakukan, salah. Kalau kelompokku melakukan, wajar.”
Sebab ketika standar moral berubah berdasarkan siapa pelakunya...
kita sebenarnya tidak sedang membela kebenaran.
Kita sedang membela kelompok.
Dan masyarakat yang seperti itu mudah sekali dimanipulasi.
Hari ini kita membela kebohongan karena dilakukan orang yang kita sukai.
Besok orang lain melakukan kebohongan yang sama.
Kita marah.
Padahal standarnya sudah kita rusak sendiri.
PUISI: DI ANTARA PODIUM DAN JALANAN
Di atas podium,
kebenaran terdengar begitu mudah.
Ia dibungkus kalimat,
disusun rapi,
lalu diterbangkan mikrofon ke udara.
Di bawah sana,
rakyat menghitungnya dengan kehidupan.
Bukan dengan tepuk tangan.
Dengan harga beras.
Dengan biaya sekolah.
Dengan tagihan.
Dengan pekerjaan yang tak kunjung datang.
Dengan janji yang masih menjadi janji.
Karena bagi mereka,
kata-kata bukan sekadar suara.
Ia memiliki akibat.
Maka jangan ajari rakyat untuk percaya
sebelum kekuasaan belajar untuk jujur.
Sebab negara yang besar
bukan negara yang paling pandai berpidato.
Melainkan negara yang membuat
kebenaran tidak perlu takut
kepada siapa pun.
KEKUASAAN SEHARUSNYA TAKUT PADA KEBENARAN?
Bukan.
Justru kekuasaan yang sehat seharusnya bersahabat dengan kebenaran.
Karena kritik yang jujur sebenarnya bisa menjadi alarm.
Ketika ada warga yang mengatakan:
“Pak, ini keliru.”
Itu tidak selalu berarti ia membenci pemerintah.
Bisa jadi ia sedang membantu pemerintah melihat sesuatu yang tidak terlihat dari ruang kekuasaan.
Ketika media bertanya kritis, itu tidak otomatis berarti media memusuhi.
Ketika akademisi berbeda pendapat, itu tidak otomatis berarti mereka tidak mendukung negara.
Ketika masyarakat mempertanyakan kebijakan, itu bukan berarti mereka anti-pemerintah.
Berbeda pendapat adalah bagian dari kehidupan publik yang sehat.
Masalahnya bukan ketika rakyat bertanya.
Masalahnya adalah ketika kekuasaan mulai merasa tidak boleh ditanya.
SEBAB KEKUASAAN ITU SEMENTARA
Jabatan akan selesai.
Kursi akan berganti.
Panggung akan berpindah.
Orang-orang yang hari ini berdiri di depan kamera suatu hari akan kembali menjadi bagian dari sejarah.
Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukan lagi tepuk tangan.
Yang tersisa adalah:
rekam jejak.
Apa yang pernah dilakukan?
Apa yang pernah dijanjikan?
Apa yang benar-benar diwujudkan?
Apa yang pernah disembunyikan?
Dan bagaimana kehidupan masyarakat berubah selama kekuasaan itu berada di tangan mereka?
Pada akhirnya, sejarah tidak selalu mengingat seberapa indah seseorang berbicara.
Sejarah lebih sulit dibohongi ketika berbicara tentang apa yang benar-benar terjadi.
MUNGKIN KITA TIDAK MEMBUTUHKAN PEMIMPIN YANG SEMPURNA
Kita hanya membutuhkan pemimpin yang manusiawi.
Bisa salah.
Tetapi mau mengakui.
Bisa gagal.
Tetapi mau memperbaiki.
Bisa berubah pikiran.
Tetapi mau menjelaskan alasannya.
Bisa dikritik.
Tetapi tidak membungkam kritik.
Bisa kehilangan popularitas.
Tetapi tidak kehilangan integritas.
Karena pada akhirnya...
kejujuran lebih berharga daripada pencitraan.
Dan kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.
Kepercayaan dibangun ketika seorang pemimpin berani berkata:
“Ini masalahnya. Ini kesalahan kami. Ini yang sedang kami perbaiki.”
Kalimat seperti itu mungkin tidak seindah slogan.
Tetapi jauh lebih bermartabat.
PADA AKHIRNYA, KITA SEMUA PUNYA TANGGUNG JAWAB
Pemerintah bertanggung jawab untuk jujur kepada rakyat.
Rakyat bertanggung jawab untuk tidak mudah tertipu.
Media bertanggung jawab untuk tidak mengubah informasi menjadi propaganda.
Tokoh publik bertanggung jawab atas kata-katanya.
Dan kita sebagai pengguna media sosial...
bertanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan kebohongan hanya karena kebohongan itu sesuai dengan keyakinan kita.
Sebab kebohongan tidak menjadi benar hanya karena banyak orang menyebarkannya.
Dan kebenaran tidak menjadi salah hanya karena sedikit orang yang mengatakannya.
Mungkin itulah mengapa kalimat tadi terasa begitu mengganggu.
“Jika kita berbohong kepada pemerintah, itu adalah kejahatan. Jika mereka berbohong kepada kita, itu politik.”
Kita tidak harus menerimanya sebagai hukum kehidupan.
Justru kita boleh menolaknya.
Karena politik seharusnya tidak menjadi ruang tempat kebohongan mendapatkan pembenaran.
Politik seharusnya menjadi ruang tempat kepentingan publik diperjuangkan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian mempertanggungjawabkan keputusan.
Sebab kalau suatu hari kebohongan dianggap biasa hanya karena dilakukan oleh orang yang berkuasa...
maka masalah kita bukan lagi sekadar pemimpin yang berbohong.
Masalah kita adalah masyarakat yang sudah kehilangan rasa terusik ketika kebohongan terjadi.
Dan mungkin...
seperti humor paling pahit lainnya...
kita tertawa sebentar.
Kemudian diam.
Lalu bertanya:
“Sebenarnya, sejak kapan kita menganggap ini normal?”
— Abdulloh Aup
Guru yang Biasa Saja ✍️
Komentar
Posting Komentar