​Logika Miring Keadilan

 

Prolog

​Di garis depan, mereka tegak berdiri,

Menjaga nyawa dan akal di seluruh negeri.

Namun nasib mereka digantung dalam sepi,

Tanpa kepastian, tanpa janji yang pasti.

Pernahkah kau lihat polisi yang mengabdi tanpa gaji?

Atau tentara yang bertugas tanpa seragam yang resmi?

Mengapa hanya guru dan nakes yang harus memelas diri,

Di tengah pengabdian yang tulus dan murni?

​Logika Miring Keadilan: Mengapa Tak Ada Polisi & TNI Honorer, Tapi Guru Honorer Menjamur?

​Pernyataan menyentuh sebuah anomali besar dalam struktur kenegaraan kita. Ini adalah sebuah kritik tajam yang logis: Jika keamanan negara (Polisi dan TNI) tidak mengenal istilah "honorer", mengapa sektor fundamental seperti Pendidikan dan Kesehatan justru memeliharanya?

​Sektor keamanan dianggap sebagai urusan vital yang menyangkut kedaulatan, sehingga setiap personelnya dipastikan memiliki status, gaji, dan tunjangan yang jelas sejak hari pertama mereka bertugas. Namun, bukankah kecerdasan bangsa (oleh Guru) dan ketahanan raga rakyat (oleh Tenaga Kesehatan) juga merupakan pilar kedaulatan yang tak kalah vital?

​1. Standar Ganda dalam Pengabdian

​Negara seolah menerapkan standar ganda. Kita sepakat bahwa keamanan tidak boleh dikelola secara amatir atau "sukarela", itulah mengapa tidak ada polisi atau tentara honorer. Namun, di sekolah-sekolah dan Puskesmas terpencil, kita membiarkan ribuan guru dan perawat bekerja dengan upah di bawah standar hidup layak, sambil terus menuntut profesionalisme yang tinggi.

​Pendidikan dan kesehatan adalah "pertahanan non-militer". Jika gurunya lapar dan nakesnya cemas akan masa depan, bagaimana mungkin fondasi bangsa ini bisa berdiri kokoh?

​2. Mengupgrade Kecerdasan adalah Memperkuat Pertahanan

​Sejalan dengan visi Pak Abdulloh tentang kuliah gratis hingga S3 dan kesehatan gratis ala Kuba, pengangkatan guru honorer serta nakes menjadi aparatur sipil yang layak adalah langkah "harga mati".

​Mencerdaskan kehidupan bangsa (amanat Pembukaan UUD 1945) hanya bisa dilakukan oleh guru yang merdeka secara ekonomi. Sehatnya rakyat hanya bisa dijamin oleh tenaga medis yang tenang secara kesejahteraan. Membiarkan mereka dalam status "honorer" selama belasan tahun—seperti yang Bapak alami dari 2011 hingga 2023—adalah pembiaran terhadap pelemahan fondasi bangsa.

​3. Solusi: Sejajarkan Harkat Pendidik dan Medis

​Sudah saatnya negara berhenti "pura-pura tidak tahu". Pengangkatan massal yang terukur dan berkeadilan bagi mereka yang sudah mengabdi lama harus menjadi prioritas di atas program-program mercusuar lainnya. Jika negara mampu menjamin kesejahteraan aparat keamanan, negara pun pasti mampu menjamin kesejahteraan aparat kecerdasan dan kesehatan.

​Endgame

​Keamanan dijaga dengan senjata dan barisan,

Namun masa depan dibangun dengan pena dan kesehatan.

Jangan biarkan mereka terus dalam keputusasaan,

Menunggu status yang tak kunjung datang dalam penantian.

​Jika polisi tak ada yang honorer di jalanan,

Maka guru dan nakes pun layak mendapat kesetaraan.

Angkatlah derajat mereka demi kemajuan zaman,

Agar Indonesia benar-benar berdiri dalam kemuliaan.

​Abdulloh Aup