​Memudarnya Mandat Peradaban

 

Prolog

​Dahulu, pendidikan adalah kiblat peradaban yang dijaga dengan ketegasan dan visi yang terang.

Kita pernah berdiri di puncak pengakuan dunia, di mana setiap kebijakan adalah sebuah proyek masa depan.

Namun kini, nampaknya fondasi itu mulai retak oleh ambisi yang salah arah.

Ilmu pendidikan yang sejatinya adalah ruh, perlahan terpinggirkan oleh kilau ilmu-ilmu murni.

Mari kita menengok kembali, apakah kita sedang membangun kemajuan, atau justru sedang meruntuhkan tiang penyangga bangsa sendiri.

​Memudarnya Mandat Peradaban: Ironi Pendidikan di Balik Jubah Universitas

​Pascaperubahan status IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) menjadi universitas, sebuah anomali besar mulai terjadi. Pola rekrutmen dosen di lingkungan kampus pencetak guru ini justru semakin menjauh dari basis kependidikan. Dalam banyak kasus, kursi pengajar hampir sepenuhnya didominasi oleh mereka yang berlatar belakang non-pendidikan. Pertanyaannya kemudian: jika ruh kependidikan hilang dari pengajarnya, lantas guru seperti apa yang akan lahir dari rahimnya?

​Refleksi Sejarah: Saat Pendidikan Menjadi Panglima

​Mari kita mundur sejenak ke 16 November 1945. Saat UNESCO resmi berdiri, dunia bersepakat bahwa pendidikan adalah fondasi perdamaian. Indonesia pernah mencatatkan sejarah emas di panggung ini. Presiden Soeharto adalah satu-satunya pemimpin dunia yang pernah menerima Medali Avicenna pada tahun 1993 dari UNESCO—sebuah pengakuan internasional atas keberhasilan pendidikan kita.

​Prestasi ini bukan kebetulan. Ia lahir dari kebijakan SD Inpres (1973–1978) yang masif dan terukur. Dampaknya bahkan diakui dunia melalui Hadiah Nobel Ekonomi 2019 oleh Michael Kremer dkk, yang membuktikan bahwa pembangunan sekolah dasar yang terarah mampu mendongkrak kesejahteraan bangsa. Saat itu, pendidikan adalah proyek peradaban, bukan sekadar pelengkap program pembangunan.

​Keretakan di Era Reformasi

​Namun, sejak era Reformasi, masa depan Ilmu Pendidikan kian mencemaskan. Konversi besar-besaran IKIP menjadi universitas pada tahun 1999 dengan alasan "perluasan mandat" (wider mandate), nyatanya justru mengaburkan mandat utamanya.

​Eks IKIP kini nampak lebih tergoda untuk mengembangkan ilmu-ilmu murni, STEM, hingga membuka fakultas kedokteran, sementara perhatian pada pencetakan guru yang profesional perlahan memudar. Ilmu Pendidikan seolah sengaja diabaikan, dianggap sebagai disiplin ilmu kelas dua di rumahnya sendiri.

​Dari SPG ke Universitas: Sebuah Kemunduran Kualitas?

​Jika kita menengok lebih jauh ke belakang, kita mengenal SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Meski setara SMA, SPG memiliki fokus yang sangat tajam dalam menyiapkan calon guru sekolah dasar. Mereka dididik secara spesifik untuk memahami psikologi anak, metode pengajaran, dan penguasaan kelas.

​Bandingkan dengan pola rekrutmen dosen dan mahasiswi hari ini di level universitas yang sering kali hanya mengejar gelar akademis tanpa memiliki "jiwa" pendidik. Ketika rekrutmen dosen menjauh dari basis kependidikan, maka Ilmu Pendidikan bukan lagi menjadi kompas, melainkan sekadar aksesori administratif.

​Apakah kita akan membiarkan Ilmu Pendidikan terkubur dalam ambisi universitas, ataukah kita akan berani kembali menempatkannya sebagai garda terdepan penyelamat bangsa?

​Endgame

​Mencetak guru bukan sekadar transfer ilmu, tapi soal menyemai keteladanan dan mutu.

Jangan sampai universitas menjadi megah, namun ruh kependidikannya justru punah.

Sebab tanpa ahli pendidikan yang mumpuni, sekolah hanya akan menjadi gedung tanpa visi.

Kembalikan mandat itu, sebelum kita benar-benar kehilangan jati diri.

Pendidikan adalah harga mati bagi sebuah bangsa yang ingin tetap berdiri.

​Abdulloh Aup