Kita Terlalu Sibuk Mengamati Pemain dan Melupakan Permainannya

 

Ketika Politik Menjadi Tontonan: Mengapa Kita Terlalu Sibuk Mengamati Pemain dan Melupakan Permainannya?

Oleh: Abdulloh

Salah satu tantangan terbesar demokrasi modern bukanlah kurangnya informasi. Justru sebaliknya. Kita hidup dalam era ketika informasi datang begitu deras sehingga sering kali yang paling penting justru tenggelam di antara hal-hal yang paling menarik perhatian.

Setiap kali muncul pergantian pejabat, konflik elite, atau dinamika politik yang dramatis, ruang publik segera dipenuhi spekulasi. Siapa yang naik? Siapa yang turun? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang tersingkir? Media sosial berubah menjadi arena komentar yang tidak pernah sepi. Publik sibuk membaca gestur politik, sementara substansi persoalan perlahan menghilang dari percakapan.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: masyarakat modern semakin rentan terjebak dalam politik sebagai tontonan.

Padahal dalam negara demokrasi yang sehat, perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada pergantian aktor. Yang jauh lebih penting adalah memahami apa yang sedang terjadi di balik layar, bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung, dan apakah kepentingan publik benar-benar terlindungi.

Demokrasi Tidak Membutuhkan Penonton, Tetapi Warga Negara yang Kritis

Dalam filsafat politik, demokrasi bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin. Demokrasi adalah ruang di mana warga negara ikut mengawasi jalannya kekuasaan.

Masalahnya, banyak masyarakat tanpa sadar berubah dari warga negara menjadi penonton.

Penonton fokus pada drama.

Warga negara fokus pada substansi.

Penonton bertanya:

"Siapa yang diganti?"

Warga negara bertanya:

"Mengapa diganti?"

Penonton tertarik pada konflik personal.

Warga negara tertarik pada dampaknya terhadap kepentingan publik.

Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi menentukan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Ketika masyarakat terlalu sibuk mengikuti drama elite, perhatian terhadap persoalan yang lebih mendasar sering kali melemah.

Pergantian Jabatan Bukanlah Jawaban atas Semua Persoalan

Dalam banyak organisasi, termasuk institusi publik, pergantian pimpinan sering dianggap sebagai solusi cepat.

Seolah-olah masalah selesai ketika seseorang diganti.

Padahal perubahan personal tidak selalu berarti perubahan sistem.

Kita sering lupa bahwa persoalan tata kelola publik jauh lebih kompleks daripada sekadar siapa yang menduduki kursi tertentu.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, maka yang dibutuhkan bukan hanya pergantian jabatan.

Yang dibutuhkan adalah proses yang transparan.

Jika ada masalah dalam pengelolaan anggaran, maka yang dibutuhkan bukan sekadar rotasi kekuasaan.

Yang dibutuhkan adalah akuntabilitas.

Dan jika terdapat persoalan struktural, maka yang harus diperbaiki adalah sistemnya, bukan hanya aktornya.

Karena sejarah menunjukkan bahwa mengganti pemain tanpa memperbaiki aturan permainan sering kali hanya menghasilkan pengulangan masalah yang sama.

Transparansi Adalah Hak Publik, Bukan Hadiah dari Penguasa

Dalam negara demokratis, anggaran publik bukan milik pemerintah.

Anggaran publik adalah amanah rakyat.

Setiap rupiah yang dikelola negara berasal dari kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pajak, sumber daya alam, maupun berbagai instrumen ekonomi lainnya.

Karena itu, transparansi bukan bentuk kemurahan hati pejabat.

Transparansi adalah kewajiban moral dan konstitusional.

Masyarakat berhak mengetahui:

• bagaimana anggaran digunakan,

• bagaimana kebijakan dibuat,

• bagaimana pengawasan dilakukan,

• dan bagaimana pertanggungjawaban diberikan.

Hak untuk mengetahui bukanlah ancaman bagi pemerintah.

Justru itulah fondasi kepercayaan publik.

Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada suatu lembaga, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipenuhi.

Bahaya Politik Distraksi

Dalam kajian komunikasi politik, dikenal istilah political distraction atau distraksi politik.

Distraksi terjadi ketika perhatian publik lebih banyak diarahkan pada hal-hal yang emosional, personal, dan sensasional dibanding isu yang substantif.

Bukan berarti setiap pergantian pejabat tidak penting.

Tentu penting.

Namun persoalannya muncul ketika energi publik habis untuk membahas pergantian tersebut, sementara pertanyaan yang lebih mendasar tidak pernah diajukan.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi?

Apa implikasinya terhadap pelayanan publik?

Bagaimana mekanisme pengawasannya?

Apa pelajaran yang bisa diambil untuk mencegah masalah serupa terulang?

Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang seharusnya menjadi inti diskusi publik.

Karena demokrasi yang matang dibangun oleh warga yang bertanya tentang sistem, bukan hanya tentang tokoh.

Literasi Kritis sebagai Tanggung Jawab Kewargaan

Sebagai pendidik, saya melihat bahwa persoalan ini sesungguhnya berkaitan dengan literasi kritis.

Paulo Freire mengingatkan bahwa masyarakat yang kritis tidak hanya membaca kata-kata, tetapi juga membaca dunia.

Artinya, kita tidak cukup hanya mengetahui sebuah peristiwa.

Kita perlu memahami konteks, struktur, dan relasi kekuasaan yang melatarbelakanginya.

Kemampuan inilah yang membedakan antara masyarakat yang mudah diarahkan oleh arus informasi dengan masyarakat yang mampu berpikir secara mandiri.

Pendidikan kewargaan abad ke-21 tidak lagi cukup mengajarkan hafalan tentang demokrasi.

Ia harus melatih warga untuk bertanya, menguji informasi, dan memahami bahwa setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi yang harus diawasi bersama.

Refleksi

Mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan hari ini bukanlah:

"Siapa yang datang dan siapa yang pergi?"

Melainkan:

"Apakah sistem yang ada semakin transparan dan akuntabel?"

Karena dalam negara demokrasi, kualitas pemerintahan tidak diukur dari seberapa sering jabatan berganti.

Melainkan dari seberapa kuat mekanisme pertanggungjawaban berjalan.

Pada akhirnya, demokrasi bukanlah panggung hiburan.

Ia adalah ruang tanggung jawab bersama.

Kita tentu boleh mengikuti dinamika politik yang terjadi. Namun jangan sampai perhatian kita berhenti pada pergantian pemain, sementara persoalan yang lebih mendasar luput dari pengawasan.

Sebab masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa ramai drama yang dipertontonkan.

Melainkan oleh seberapa dewasa warganya dalam menjaga transparansi, menuntut akuntabilitas, dan mengawal kepentingan publik dengan nalar yang jernih.

Karena demokrasi yang sehat tidak lahir dari masyarakat yang mudah teralihkan.

Ia lahir dari masyarakat yang mampu membedakan antara apa yang menarik perhatian dan apa yang benar-benar penting untuk diperjuangkan.