Gratis yang tidak gratis

 

Prolog

​Piring-piring bersih, senyum merekah di wajah anak bangsa,

Kamera merekam momen, mengukir narasi mulia tanpa jeda.

Negara tersenyum, merasa telah mengukir tugas sejarah,

Melalui program makan siang yang katanya tanpa cela.

Namun, di balik setiap suapan yang terasa gratis, nan nikmat,

Ada bayangan utang yang mengintai, sebuah konsekuensi pahit.

Sebab kebijakan tak bisa hanya berbekal rasa haru semata,

Ia harus jujur pada nalar, dan tidak mengkhianati masa depan nyata.

​Makan Siang Ini, Dibayar oleh Masa Depan: Ketika Haru Mengalahkan Nalar Kebijakan

​Suatu pagi, negara tampak bahagia. Bukan karena kualitas pendidikan melesat, bukan karena guru dimuliakan, bukan pula karena anak-anak kritis. Negara bahagia melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) disambut sorak. Piring bersih, lauk habis, dan kamera merekam setiap detail. Hati negara tersentuh, merasa sedang menjalankan misi sejarah. Maka, anggaran pun dibesarkan. Di sinilah cerita ini bermula: ketika rasa haru mengambil alih kursi nalar.

​Negara beralasan dengan tenang: ada anak kurang gizi, ada yang tak sarapan. Sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun dari kebenaran itu lahir keputusan janggal: 82 juta anak sekolah, tanpa kecuali, disatukan dalam satu kebijakan raksasa. Masalahnya satu dari lima anak kurang gizi, solusinya lima dari lima anak diberi makan. Sebuah tembakan ke segala arah, dengan anggaran sekitar Rp335 triliun per tahun—terlalu besar untuk disebut keliru, terlalu mahal untuk disebut masuk akal.

​Simbolitas di Balik Sepiring Nasi: Kecerdasan yang Tergadaikan

​Satu porsi makan siang seharga Rp10.000 diklaim "bergizi". Kata ini indah, menenangkan, penuh moralitas. Namun tubuh anak tidak mengenal klaim; ia mengenal kebutuhan. Kebutuhan minimal adalah tiga kali makan, bukan satu porsi simbolik yang sendirian dipikul untuk memperbaiki masa depan bangsa.

​Satu porsi tidak bisa menutup defisit gizi kronis. Ia tidak cukup membangun kecerdasan. Ia hanya cukup mengisi jeda lapar, dan—yang lebih penting—mengisi narasi keberhasilan.

​Negara melihat anak makan lahap, merasa telah menyentuh masa depan. Padahal kecerdasan tidak tumbuh dari lahapnya kunyahan, melainkan dari panjangnya proses berpikir. Kecerdasan tidak muncul di atas food tray, melainkan di ruang kelas yang hidup—ruang yang kini sunyi administrasi, sesak hafalan, dan miskin dialog.

​Anak yang cerdas tidak selalu bersorak. Ia sering diam, bertanya, kadang membantah. Dan itu tidak menarik bagi kamera.

​Dapur yang Berubah Menjadi Bilik Politik

​Di tengah narasi kemanusiaan, muncul fakta kecil yang nyaris tak terdengar: partai politik ikut membangun SPPG dan dapur MBG. Negara mengakuinya santai, seolah bukan masalah besar. Padahal ketika partai masuk ke dapur anak-anak, makanan tak lagi sekadar makanan. Ia menjadi simbol, alat, dan jembatan emosional antara kekuasaan dan rasa terima kasih.

​Dengan anggaran ratusan triliun, dapur bukan lagi ruang netral. Ia berubah menjadi ruang politik paling sunyi, tempat intervensi dibungkus kepedulian, dan kepentingan berlindung di balik sendok. Di sinilah rasa haru mulai berubah menjadi kecurigaan yang wajar.

​Gratis Hari Ini, Dibayar oleh Utang Masa Depan

​Di titik ini, narasi "gratis" mulai retak. Karena yang gratis itu hanya bagi anak, bukan bagi negara. Anggaran MBG Rp335 triliun per tahun tidak jatuh dari langit. Ia dibayar dengan konsekuensi fiskal nyata. Pada tahun 2026, negara harus menanggung utang baru sekitar Rp832 triliun.

​Maka kata "gratis" berubah makna:

Gratis hari ini, dibayar oleh masa depan.

Anak-anak makan siang lahap hari ini, namun tagihannya disimpan rapi—untuk mereka bayarkan sendiri ketika dewasa nanti. Negara memberi makan, tetapi menyertakan cicilan panjang yang belum bisa dibaca oleh anak-anak itu.

​Ironisnya, program yang diharapkan membuat akal bangsa sehat justru menyesatkan akal publik, karena label "gratis" menutup fakta bahwa biaya yang ditelan sangat besar—dan akan diwariskan.

​Sementara itu, pendidikan—tempat kecerdasan seharusnya dibentuk—tetap dibiarkan seadanya. Guru kelelahan. Kurikulum berubah. Ruang kelas tidak tumbuh menjadi ruang berpikir. Literasi dan nalar tetap tertatih. Semua ini tidak mengundang sorak, tidak mengundang air mata haru, dan tentu saja tidak mengundang kamera. Padahal di sanalah masa depan bangsa sebenarnya diproses.

​MBG lalu disebut jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah metafora indah. Namun jembatan emas yang dibangun dengan utang, emosi, dan politisasi, tanpa fondasi pendidikan kokoh, berisiko mengantar kita ke tempat yang salah.

​Kita bisa saja tiba di masa depan dengan tubuh lebih sehat, tetapi dengan akal yang tidak pernah dilatih untuk berpikir mandiri. Dan bangsa yang tidak berpikir, betapapun kenyangnya, tidak pernah benar-benar merdeka.

​Makan bergizi tentu penting. Tidak ada yang menolaknya. Tetapi makan bergizi harus dilakukan dengan benar, jujur, dan tepat sasaran—tanpa kepentingan politik, tanpa kelompok yang menumpang, tanpa mengkhianati anak-anak bangsa yang kelak harus membayar semua ini.

​Karena anak-anak itu bukan alat legitimasi. Bukan objek proyek. Bukan pembenaran utang. Mereka adalah masa depan yang sedang belajar berpikir.

​Jika negara sungguh ingin kembali berpikir sehat, maka ia harus berani berhenti sejenak dari tepuk tangan, dari rasa haru, dan dari senyum yang dipaksakan. Ia harus bertanya ulang, dengan jujur dan tenang:

Apakah kita sedang membangun kecerdasan,

Atau hanya menenangkan perut sambil menyesatkan akal sehat?

​Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan:

Apakah MBG benar-benar jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045,

Atau sekadar jalan pintas yang sopan dan mahal

Mengantar Indonesia kembali ke Zaman Perunggu.

​Endgame

​Di meja makan, anak-anak lahap menyantap,

Namun di buku utang, masa depan mulai meratap.

Jangan biarkan kepedulian hanya jadi topeng fatamorgana,

Membungkam nalar, mengikis jujur, mengkhianati makna.

Bangsa yang kenyang tapi tak berakal, takkan pernah merdeka sejati,

Mari membangun dengan akal sehat, bukan sekadar basa-basi.

Sebab esok lusa, anak-anak ini akan menagih janji,

Akankah mereka membayar utang atau menikmati negeri yang sejati?

​Oleh: Abdulloh Aup