Ketika Popularitas Mengalahkan Kompetensi

Masihkah Kita Memilih Pemimpin karena Kemampuan, atau Sekadar Karena Terlihat Menarik?

Di era media sosial, menjadi terkenal jauh lebih mudah daripada menjadi benar-benar kompeten.

Seseorang dapat menghabiskan bertahun-tahun belajar, meneliti, membaca, dan mengasah kemampuan.

Namun, dalam hitungan detik, orang lain bisa menjadi pusat perhatian hanya karena sebuah video yang viral.

Inilah zaman ketika perhatian menjadi komoditas.

Dan sering kali, perhatian lebih mahal daripada pengetahuan.

---

Saya teringat sebuah ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Gita Wirjawan.

Ia menggambarkan dua orang yang hidup dalam sebuah sistem.

Yang pertama memiliki kecerdasan intelektual sangat tinggi, menguasai fisika murni, berpikir sistematis, dan memiliki kapasitas analisis yang luar biasa. Namun, ia bukan komunikator yang hebat dan tidak pandai membangun popularitas.

Yang kedua memiliki kemampuan intelektual yang jauh lebih rendah, tetapi sangat piawai menghibur publik. Ia dikenal luas, pandai berjoget di media sosial, dan mudah menarik perhatian banyak orang.

Ilustrasi ini bukanlah tentang merendahkan profesi tertentu ataupun menyederhanakan sistem politik menjadi hitam dan putih. Menurut saya, ilustrasi tersebut mengajak kita merenungkan satu pertanyaan penting:

Apa yang sebenarnya kita cari dari seorang pemimpin?

---

Dalam banyak organisasi, seorang pemimpin dipilih karena kompetensinya.

Ia diuji.

Dievaluasi.

Ditempa melalui berbagai tanggung jawab.

Kemampuan memecahkan masalah menjadi pertimbangan utama.

Namun dalam demokrasi modern, selain kompetensi, ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh: kemampuan membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan publik.

Popularitas dapat menjadi pintu masuk menuju kepemimpinan.

Masalahnya muncul ketika popularitas mulai menggantikan kompetensi, bukan melengkapinya.

---

Media sosial mempercepat fenomena itu.

Algoritma tidak selalu mempromosikan orang yang paling berilmu.

Ia sering mempromosikan konten yang paling menarik perhatian.

Akibatnya, ruang publik dipenuhi oleh perlombaan mencari engagement.

Kadang substansi kalah oleh sensasi.

Kedalaman kalah oleh kecepatan.

Dan pemikiran panjang kalah oleh potongan video berdurasi beberapa detik.

Padahal memimpin negara, daerah, sekolah, atau organisasi bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan konten viral.

Ia membutuhkan pengetahuan.

Pengalaman.

Integritas.

Kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit.

---

Sebagai seorang pendidik, saya melihat fenomena ini bukan hanya sebagai persoalan politik.

Ini adalah persoalan pendidikan.

Sekolah selama ini mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis.

Menganalisis informasi.

Memeriksa data.

Membedakan fakta dan opini.

Semua kemampuan itu pada akhirnya akan digunakan ketika mereka menjadi warga negara yang mengambil keputusan, termasuk memilih pemimpin.

Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang baik.

Ia juga membutuhkan masyarakat yang memiliki literasi yang baik.

---

Di sinilah pendidikan memainkan peran yang sangat penting.

Jika masyarakat terbiasa memilih berdasarkan informasi yang utuh, rekam jejak, integritas, dan kompetensi, maka ruang publik akan dipenuhi diskusi yang sehat.

Sebaliknya, jika masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh popularitas semata, maka kontestasi kepemimpinan berisiko berubah menjadi kontestasi hiburan.

Padahal negara tidak sedang mencari selebritas.

Negara sedang mencari orang yang mampu memikul tanggung jawab besar.

---

Namun, saya juga percaya bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup.

Pemimpin tidak hanya dituntut cerdas.

Ia juga harus mampu berkomunikasi.

Mampu mendengar.

Mampu menjelaskan gagasan yang rumit dengan bahasa yang sederhana.

Mampu membangun kepercayaan.

Karena kepemimpinan bukan hanya soal berpikir benar.

Tetapi juga menggerakkan orang menuju kebaikan.

Artinya, kompetensi dan kemampuan berkomunikasi seharusnya berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

---

Mungkin pelajaran terbesar dari ilustrasi tersebut bukanlah tentang memilih antara orang yang pintar atau orang yang populer.

Melainkan tentang membangun masyarakat yang mampu menghargai kompetensi tanpa mengabaikan pentingnya komunikasi.

Sebab pemimpin terbaik bukanlah mereka yang hanya pandai berbicara.

Bukan pula mereka yang hanya pandai berpikir.

Melainkan mereka yang mampu mengubah pengetahuan menjadi keputusan yang bijaksana, dan mampu menjelaskan keputusan itu dengan jujur kepada masyarakat.

---

Di era digital, tantangan terbesar demokrasi bukanlah kekurangan informasi.

Justru sebaliknya.

Kita dibanjiri informasi.

Karena itu, tantangan sesungguhnya adalah membangun kebijaksanaan dalam memilih.

Memilih bukan karena sedang viral.

Bukan karena paling sering muncul di layar.

Bukan karena paling pandai menghibur.

Melainkan karena rekam jejak, integritas, kapasitas, dan visi yang dimilikinya.

Sebab masa depan sebuah bangsa tidak dibangun oleh siapa yang paling terkenal.

Melainkan oleh siapa yang paling siap memikul amanah.

"Popularitas dapat membuka pintu kepemimpinan. Namun hanya kompetensi, integritas, dan kebijaksanaan yang mampu membuat seorang pemimpin tetap berdiri ketika menghadapi ujian."

— Abdulloh Aup "Guru yang Biasa Saja"